Berita/Kegiatan DJPP

Rapat Pleno RPP tentang Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) diselenggarakan di Ruang Rapat A lantai IV Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM pada Kamis (6/09/2018).

 

Rapat dipimpin oleh Yunan Hilmy, Direktur Harmonisasi Peraturan perundang-undangan II, dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa, Kementerian Sekretariat Negara, dan BP Tapera. Rapat juga mengundang Narasumber Ibu Lydia S.Djaman selaku Deputi Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara, dikarenakan substansi RPP tentang Modal Awal BP Tapera terkait dengan RPP tentang Penyelenggaraan Tapera yang saat ini berada di Setneg.

 

RPP ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Badan Tabungan Perumahan Rakyat yang mengatur bahwa modal awal BP Tapera diatur dengan PP.

 

Dalam UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018 telah ditentukan anggaran modal awal BP Tapera sebesar Rp2.5 Triliun.

 

Rapat menyepakati pengaturan RPP bukan hanya penetapan besarnya modal awal akan tetapi mengatur juga penggunaan modal awal tersebut.

 

Rincian penetapan modal awal sebesar Rp2.5 Triliun tersebut terdiri atas Rp2 Triliun sebagai dana kelolaan yang hasil pengelolaannya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya operasional dan investasi BP Tapera secara berkelanjutan, Rp500 Miliar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan investasi BP Tapera, dan Modal Awal BP Tapera berbentuk tunai dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.

 

Rapat atas substansi RPP dimaksud disepakati selesai harmonisasi dan terhadap deskripsi rincian penggunaan modal awal tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam kajian atas RPP tentang Modal Awal BP Tapera yang akan dibahas pada rapat berikutnya.