Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta, Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Widodo Ekatjahjana, memberikan materi dengan judul “Arah Kebijakan Pengharmonisasian oleh Perancang Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di Daerah” pada kegiatan Penguatan Peran Kantor Wilayah di Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Tahun 2018, Rabu (5/09/2018) di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 5 s/d 6 September 2018.

Widodo menyampaikan bahwa sebagaimana arahan dari Menkumham, Kakanwil agar dapat memperkokoh taringnya sehingga semua pelaksanaan tugas di daerah berkoordinasi dengan atasan. Terkait peran Perancang Peraturan Perundang-undangan bahwa selama ini peran dan kedudukan Perancang sebagai Jabatan Fungsional terus dioptimalkan dan diperkuat agar dapat memberikan kontribusi dalam membantu negara merumuskan peraturan perundang-undangan. “Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 UU 12/2011 bahwa “Setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan”, sehingga peran Perancang merupakan conditio sine qua non,” ucap Widodo.

Lanjutnya lagi bahwa selain ketentuan tersebut keikutsertaan Perancang juga disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 59 Tahun 2015, yang salah satunya melakukan pengharmonisasian.

UU No. 12 Tahun 2011 telah mengatur bahwa harmonisasi untuk jenis peraturan seperti RUU, RPP dan RPerpres dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya jenis peraturan perundang-undangan yang di harmonisasikan oleh Perancang berdasarkan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 adalah RPermen, RPLPNK dan LNS,  sedangkan jenis peraturan yang diharmonisasikan oleh perancang berdasarkan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 adalah RPerda (Provinsi, Kab/Kota), RKepala Daerah dan RPeraturan Desa.

Widodo menambahkan bahwa terkait penguatan peran Kantor Wilayah (Kanwil) di bidang Pelayanan Hukum dan HAM melalui pengharmonisasian peraturan di daerah maka Kanwil berwenang dalam rangka mengoordinasikan dan memimpin rapat pengharmonisasian tersebut. Kemudian terkait peran perancang termasuk juga di daerah bahwa perancang tetap dalam garis komando struktural. “Perancang tidak dapat lepas sendiri dan tidak boleh lepas dari komando struktural” tegas Widodo.