Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, membuka kegiatan “Penguatan Peran Kantor Wilayah di Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Tahun 2018” pada Rabu (5/09/2018) di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari ini mengambil tema “Penguatan Peran Kantor Wilayah Di Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Tahun 2018 melalui Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di Daerah”.

Menkumham dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah sangat serius dalam mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Presiden dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan untuk dilakukan penataan regulasi peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempermudah prosedur investasi di Indonesia. “Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu APBN serta investasi dan ekspor, di mana APBN hanya sebagian kecil atau 15% mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dibandingkan investasi dan ekspor,” ujar Yasonna.

“Untuk kelancaran investasi dan ekspor tersebut dibutuhkan regulasi yang baik. Kakanwil diharapkan dapat merespons dan melihat regulasi apa saja yang perlu kita reform dalam rangka meningkatkan usaha, karena hal ini penting dan merupakan persoalan bangsa,” kata Yasonna.

Yasonna menambahkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini memiliki tusi tentang kualitas peraturan perundang-undangan, sehingga Kemenkumham harus ikut berperan melakukan penataan regulasi agar pelayanan publik menjadi lebih mudah. “Kanwil sebagai perpanjangan tangan Kemenkumham harus memiliki peranan dalam menata regulasi dan melihat peraturan daerah dengan peraturan di atasnya apakah bertentangan atau tidak,” lanjut Yasonna.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini  dilaksanakan sebagai bentuk upaya dan komitmen jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah terutama dalam bidang Pelayanan Hukum dan HAM, sehingga fungsi pembentukan hukum, pelayanan hukum, serta pemajuan HAM di daerah dapat optimal dan berkualitas. Adapun yang menjadi inisiator kegiatan ini adalah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal AHU.

“Peserta kegiatan terdiri dari seluruh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, para Kabid Pelayanan Hukum, dan Kabid. Hukum di 33 Propinsi. Rangkaian kegiatan pada hari pertama ini diawali dengan pembukaan dan sambutan Menkumham dilanjutkan penandatanganan MoU tentang pengharmonisasian rancangan Perda di daerah dibidang perekonomian, antara Menko Perekonomian dan Menkumham, Keynote Speech dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diwakili Sesmenko Perekonomian, serta Penguatan Tugas dan Fungsi Pembentukan Hukum oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan beserta Jajarannya.” ucap Bambang.

Selanjutnya pada hari kedua, para peserta akan diberikan pembekalan materi untuk Penguatan Tugas dan Fungsi Kekayaan Intelektual oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Penguatan Tugas dan Fungsi HAM oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, serta Penguatan Tugas dan Fungsi Administrasi Hukum Umum oleh Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.