Berita/Kegiatan DJPP

Ternate, Rimoi - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Nofli, membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah  Tahun 2018 di Hotel Greend Majang, Kamis (30/8/2018) di damping Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Imigrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta pejabat Administrasi.

Dalam sambutannya Nofli mengatakan bahwa Era reformasi menjadi katalisator menuntun terjadinya perubahan besar, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu dari sekian tuntutan utama masyarakat dewasa ini adalah adanya supremasi hukum yang berkolerasi dengan kepastian hukum sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pada tingkat pemerintahan daerah, jaminan kepastian hukum salah satunya dimanifestasikan melalui sejumlah produk peraturan daerah yang manifestasinya hanya dapat terwujud melalui produk peraturan yang berkualitas. Sementara produk peraturan daerah yang berkualitas hanya dapat dihasilkan melalui proses perencanaan yang matang, sinergi, berkesinambungan, terstruktur dan sistematis, dan tentu melibatkan sumber daya tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang profesional.

Selanjutnya esensi keberadaan serta peran perancang peraturan perundang-undangan saat ini merupakan bagian dari supporting organ dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan fungsi legislasi yang mana merupakan fungsi vital yang melekat pada organ legislatif dan eksekutif. Keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan peraturan daerah diharapkan mampu menjadi unsur pelaksana penting mewujudkan peraturan daerah yang baik, yang berkualitas yang secara konfrehensif mampu menjawab persoalan hukum dan persoalan sosial di daerah. Menyadari arti pentingnya keberadaan peran perancang peraturan perundang-undangan, maka sejak tahun 2001 ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan perancang peraturan perundang-undangan dilegitimasi masuk sebagai unsur pembentuk peraturan perundang-undangan pada setiap tingkat tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.

Lebih lanjut Nofli menyatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberi pendampingan sekaligus pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas khususnya kepada sumber daya perancang peraturan perundang-undangan yang pada gilirannya nanti diharapkan mampu mengaktualisasikan kemampuan yang dimiliki melalui pelibatannya bersama-sama dengan DPRD dan unsur Pemerintah daerah dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Bertindak selaku narasumber pada kegiatan tersebut adalah Nofli, Bc.IP.S.Sos.,S.H.,M.Si. dengan materi “Peningkatan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah”, Muhammad Asyikin, SH.,M.H. dengan materi “Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Widyastuti, S.H.,M.H. dengan materi “Mekanisme dan Teknik Harmonisasi Peraturan Daerah”, DR. Nam Rumkel, S.Ag.,M.H. dengan materi “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Dinamika Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah”, dan Pembimbing Kegiatan Victor S. Hamonangan, S.H.,M.H. dengan materi “Pelatihan Dasar Harmonisasi Peraturan Daerah”.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Biro Hukum dan Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Halmahera Barat, Bagian Hukum dan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Ternate, Sekretariat DPRD Kota Ternate, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate, Bagian Hukum dan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, Sekretariat DPRD Kota Tidore kepulauan, serta akademisi.