Berita/Kegiatan DJPP

Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2019 dipimpin oleh Yunan Hilmy Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II pada Ruang Rapat Legiprudensi Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jumat (10/08/2018). Rapat dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan SKK Migas.

 

Terdapat beberapa pengaturan baru yang diatur dalam RUU APBN TA 2019 ini  diantaranya mengenai penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan, penghapusan pengaturan DAU tidak bersifat final, pengaturan windfall, kewenangan pemerintah untuk membayar kekurangan subsidi tahun sebelumya, pengaturan penambahan anggaran belanja yang berasal dari klaim asuransi BMN, pengaturan penggunaan pendapatan jasa giro atau bunga dari pengelolaan dana reboisasi pada rekening pembangunan hutan; dan pengaturan PMN kepada PT Tuban Petrochemical Industries.

 

Selain penambahan materi baru tersebut, terdapat juga beberapa pengaturan yang dihapus dari draft pengajuan harmonisasi diantaranya pengaturan DAU bersifat final, pengaturan usulan DPR dalam pengalokasian DAK fisik, pemberian bantuan ke daerah dalam rangka kebijakan afirmasi, pengaturan kewenangan pemerintah mengevaluasi RKA K/L hasil pembahasan K/L dengan komisi terkait, pergeseran anggaran dari bagian anggaran K/L ke bagian anggaran BUN dalam hal terdapat efisiensi dan/atau optimalisasi anggaran, pengaturan penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan perdagangan; dan tambahan penjelasan mengenai lanjutan rupiah murni pendamping.

 

Beberapa hal yang disepakati dalam rapat harmonisasi yaitu frasa "dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 12 ayat (4), pengaturan pendelegasian mengenai DAK fisik yang sebelumnya diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dipindah peletakkannya dalam Pasal 12 yg disisipan diantara ayat (4) dan ayat (5), Rumusan Pasal 17 ayat (1) disempurnakan, rumusan Pasal 22 ayat (2) disempurnakan dengan menambah frasa "rehabilitasi hutan, dan/atau kegiatan pendukungnya", dan Pasal 34 ayat (2) disempurnakan rumusannya. 

 

Adapun terkait besaran angka APBN belum tercantum dalam RUU ini.