Berita/Kegiatan DJPP

Rapat pleno RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Listrik Negara dipimpin Yunan Hilmy Direktur Harmonisasi Peraturan perundang-undangan II bertempat di Ruang Rapat Legiprudensi Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Senin (6/08/2018). Rapat dihadiri oleh Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Sekretariat Negara dan PT. Perusahaan Listrik Negara.

 

RPP ini dirancang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

 

Rapat menyepakati penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 dan 2015 sebesar Rp5.221.507.621.630,00 (lima triliun dua ratus dua puluh satu miliar lima ratus tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang tercatat sebagai BPYBDS. Nilai aset BPYBDS tersebut telah direviu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

 

Harmonisasi terhadap RPP ini telah selesai dilaksanakan, dan selanjutnya segera disampaikan kepada Presiden guna penetapannya, yang disertai dengan beberapa penyempurnaan dalam Kajian Bersama atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara dimaksud.