Berita/Kegiatan DJPP

Sejumlah usulan perubahan atas substansi RPP yang telah disetujui dalam pleno sebelumnya (24/05) kembali dibahas dalam rapat pleno Harmonisasi RPP Perubahan atas PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pada Selasa (28/08/2018).

 

Usulan perubahan tersebut merupakan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi antar tingkat Menteri di Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian pada (13/05) lalu. 

 

 

Peserta yang hadir dalam rapat tersebut, menyetujui beberapa poin pembahasan namun masih terdapat materi yang perlu diskusi cukup panjangyaituterkait usul perubahan materi dalam Pasal 83K ayat (1).

 

Terkait ketidaksepakatan usul perubahan dalam rapat pleno tersebut akan dilaporkan kepada Menkominfo untuk meminta arahan dan diperlukan pembahasan kembali tingkat pimpinan di Kementerian Koordinator.  Kementerian Hukum dan HAM berpendapat sama dan akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk dibahas kembali dalam rapat koordinasi tingkat Menteri.

 

 

Rapat yang dipimpin oleh Yunan Hilmy Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II berlangsung di Ruang Rapat Legiprudensi Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.Pleno tersebutdihadiri oleh Kominfo selaku pemrakarsa, Bank Indonesia, OJK, BKPM, BSSN, dan Kementerian PAN/RB.