Berita/Kegiatan DJPP

Seminyak, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, membuka kegiatan Simposium Internasional di Bali pada Selasa (7/08/2018). Pelaksaanan simposium ini berlangsung dari tanggal 7 s/d 13 Agustus 2018, di dua kota, yaitu Bali dan Jember. Simposium ini mengambil tema mengenai Reformasi Peraturan dan Sosialisasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

 

“Simposium ini sangat penting sebagai bagian dari upaya dalam mereformasi hukum nasional dan peraturan serta sosialisasi Perpres 20 Tahun 2018”, ujar Yasonna dalam sambutannya. Lebih lanjut, Menkumham juga menyampaikan harapannya, dengan simposium ini para peserta dapat berbagi pengalaman dan pelaksanaan yang sekaligus menjadi ajang tukar pikiran mengenai reformasi peraturan dan TKA serta dapat menciptakan serangkaian rekomendasi tentang reformasi regulasi terbaik dan isu-isu pengelolaan pekerja asing.

 

 

Penggunaan TKA yang diatur dalam Perpres 20 Tahun 2018 merupakan isu penting yang harus diatur dalam peraturan yang jelas. Pemberlakuan Perpres ini diharapkan dapat memberikan mekanisme dan prosedur yang  lebih baik untuk tenaga kerja asing dalam mendapatkan ijin kerja dan ijin tinggal di Indonesia.

 

Sebelumnya, Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Widodo Ekatjahjana, menyampaikan dalam laporannya bahwa, kegiatan ini menghadirkan delegasi dari tujuh negara yang mewakili kementerian hukum dan lembaga-lembaga hukum, dengan topik yang bervariasi. Ketujuh negara tersebut yakni Jerman, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Belanda, Myanmar, Timor Leste, serta tuan rumah Indonesia.

 

Dalam mendukung tema besar yang diusung, Widodo, telah meminta Ditjen Imigrasi untuk menjelaskan substansi perpres Nomor 20 Tahun 2018 sehingga tidak timbul lagi kesalahpahaman terhadap Perpres ini.

 

Selain melibatkan Ditjen Imigrasi, pihaknya turut mengundang BKPM dan kementerian tenaga kerja.

 

"Selain itu, kami juga mengundang BKPM dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempresentasikan peran mereka dalam meningkatkan investasi asing dan mengatur sektor ketenagakerjaan di Indonesia," ucap Widodo.

 

Harapan Dirjen Peraturan Perundang-undangan pada kegiatan simposium ini, para delegasi dapat bertukar pengetahuan dan pengalaman kepada peserta tekait reformasi regulasi.