Berita/Kegiatan DJPP

E-government system dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transaparan, akuntabel, bebas korupsi, ramping birokrasi, dan meningkatkan partisipasi warga negara dalam kontrol penyelenggaraan pemerintahan.

 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengambil slogan perkokoh e-government PASTI good governance secara berkesinambungan mengembangkan pelaksanaan e-government di setiap pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal tersebut juga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen. PP). Ditjen. PP memang bukan unit yang melaksanakan pelayanan publik secara langsung, namun tugas dan fungsi yang diemban juga membutuhkan penggunaan e-government agar tujuan meningkatkan kualitas pelayanan dapat dipenuhi.

 

 

Hari ini, Selasa (06/07) di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen. PP melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pelayanan Kegiatan Berbasis Elektronik Sistem di Lingkungan Ditjen. PP, yaitu aplikasi e-harmonisasi, e-jurnal, e-perpustakaan, e-penilaian angka kredit, dan e-pengundangan.

 

Dengan adanya keempat aplikasi ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PP di bidang harmonisasi, pengundangan, penilaian angka kredit, dan perpustakaan akan semakin baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga ke depan pelaksanaan tugas dan fungsi akan semakin transparan, akuntabel, serta efisien.