Berita/Kegiatan DJPP

Bab Tindak Pidana Khusus dan Ketentuan Penutup kembali dibahas dengan menghadirkan KPK dalam Rapat Internal RUU KUHP, Selasa (26/06/2018).

 

Pemerintah menjelaskan sejumlah rumusan Tindak Pidana Khusus Korupsi dan Ketentuan Peralihan Pasal 723 tidak akan mengurangi kewenangan KPK demikian pula tidak akan membatasi keberlakuan UU Tipikor sebagaimana dirumuskan dalam Ketentuan Penutup oleh Tim Perumus RUU KUHP. Mengenai sanksi pidana, terhadap ancaman pidana penjara untuk TP Khusus Korupsi, Pemerintah memutuskan bahwa pidana minimal disesuaikan dengan subek tindak pidana. Untuk penyelenggara negara, pidana penjara minimal memang harus ditingkatkan.

 

Tenaga Ahli Prof Harkristuti menjelaskan bahwa pengaturan tindak pidana khusus korupsi diatur dalam RUU KUHP oleh beberapa negara lain sehingga tidak benar dikatakan bahwa hanya Indonesia yang memasukkan TP Korupsi dalam kodifikasi hukum pidananya. Beberapa negara tersebut antara lain Jerman, Perancis, Australia, Denmark, Kanada.

 

Dipaparkan pula kepada KPK mengenai sistem pemidanaan khususnya terkait ancaman pidana yang diturunkan ataupun dinaikkan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua kejahatan korupsi dilakukan dengan nilai yang besar tetapi terdapat juga korupsi dengan nilai yang kecil sehingga akan sangat aneh apabila ancaman minimal pidana seperti dalam Pasal 2 yang ancaman minimal 4 tahun diterapkan untuk nilai kejahatan yang bernilai kecil seperti 1 juta. Karena terhadap pelaku korupsi senilai 1 milyar pun akan diancam dengan nilai minimal 4 tahun sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian ancaman pidana minimum dengan metode delphi system.

 

Rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM, Gedung Sentra Mulia Kemenkumham dipimpin Prof. Enny Nurbaningsih Kepala BPHN, dihadiri oleh Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Y. Ambeg Paramarta, Dr. Surastini Fitriasih, Dr. Suhariyono, Agus Hariadi, Perwakilan dari Divkum Polri, Perwakilan dari Biro Hukum Kejaksaan, Perwakilan dari Jampidum Kejaksaan, Kepala Biro Hukum KPK dan jajarannya, TA Komisi III DPR RI, serta jajaran Subdit Pembahasan.