Berita/Kegiatan DJPP

Perumusan mengenai Bab tata cara pengunduran diri dan perumusan Bab tata cara pelaksanaan cuti kampanye dibahas dalam rapat pleno finalisasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPP Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintan Izin dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, Rabu (2/5/2018).

 

Dalam perumusan Bab tata cara pengunduran diri masih terdapat perbedaan pandangan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Setneg dan Kementerian Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti dalam tim kecil. Untuk perumusan bab tata cara pelaksanaan cuti kampanye perlu dipisahkan antara Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya.

 

Wakil dari Kementerian/Lembaga yang hadir setuju dengan konsepsi bahwa calon anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wapres yang tidak memiliki status beserta hak dan kewajibannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap oleh KPU sesuai dengan penjelasan Pasal 240 ayat (1) huruf k UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan yang tidak hadir akan di tanya kembali pada rapat berikutnya.

 

Rapat yang berlangsung di Gd. Setjen Kemenkumham lantai 5 ini dipimpin oleh Bapak Dr Nasrudin SH Widyaswara Utama, dan dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian BUMN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, TNI, Kepolisian, dan KPU.