Berita/Kegiatan DJPP

Penghasilan yang diperoleh Wajib Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap), firma, atau perseroan terbatas menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Rapat Pleno Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (RPP PPh UMKM), Kamis (17/5/2018).

 

 

Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap), firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak dikenai PPh final dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

 

Selain itu, dibahas juga mengenai Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, Tidak termasuk Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final, Jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan, serta Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

 

Rapat yang dipimpin Yunan Hilmy Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, diselenggarakan di Ruang Rapat Legiprudensi Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM dan dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pemrakarsa, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet.