Berita/Kegiatan DJPP

Kamis (26/4) Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan perkara Nomor 88/PUU-XV/2017 tentang penerima santunan asuransi bagi korban kecelakaan yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UU LLAJ) yang diajukan oleh Pemohon Maria Theresia Asteriasanti. Sidang yang di Ketuai oleh Anwar Usman serta Delapan Hakim Konsitusi ini dihadiri oleh Pihak Pemohon dan Jasa Marga.

 

Pemohon Maria Theresia Asteriasanti yang merupakan warga Surabaya menyatakan kata “luar’ dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU LLAJ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,lebih lagi, Pemohon merasa sangat dirugikan karena PT Jasa Raharja yang memahami makna Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU LLAJ tidak berlaku untuk kecelakaan tunggal. Jasa Raharja juga mengatakan sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU LLAJ yang berhak mendapatkan santunan adalah orang yang berada di ‘luar alat angkutan’.

 

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat jaminan sosial yang diatur dalam UU LLAJ memang hanya dimaksudkan dan dibatasi untuk kecelakaan terhadap mereka yang berada di jalan di luar alat angkutan dan tidak tercakup kecelakaan tunggal. Hakim Konstitusi Saldi Isra juga membacakan pendapat Mahkamah yaitu bahwa “Oleh karena pembatasan yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 linear dengan semangat yang terkandung dalam undang-undang a quo, maka tidak terdapat ketidakpastian hukum terkait keberadaan Penjelasan norma Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan keberlakuannya telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,”.

 

Lebih lanjut, Saldi Isra menjelaskan, yang dialami oleh suami Pemohon yaitu Alm. Sdr. Rokhim termasuk jenis kecelakaan tunggal dan memang tidak dapat ditanggung sesuai dengan UU LLAJ. Meski demikian, kepada keluarga bersangkutan telah diberikan santunan secara ex-gratia sebagai kebijakan perusahaan PT Jasa Marga sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor KEP/205.2/2013, tanggal 31 Oktober 2013.

 

Hakim Saldi Isra juga menambahkan bahwa asuransi yang dapat diterima suami Pemohon sebagai korban kecelakaan tunggal, dapat diperoleh dari asuransi kecelakaan kerja sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam hal ini kesempatan pemohon untuk memperoleh asuransi terkait kecelakaan tunggal yang dialami suami pemohon sama sekali tidak tertutup, melainkan terdapat sarana lain yang lebih sesuai.

 

Sehubungan dengan penjelasan Hakim Saldi Isra tesebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan keberadaan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum dan menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.