Berita/Kegiatan DJPP

Direktur harmonisasi peraturan perundang-undangan II, Yunan Hilmy, memimpin rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kereta Api Indonesia di Gedung Ditjen peraturan perundang-undangan, Jumat (20/04).

 

 

Sejumlah hal yang disepakati dalam rapat, pertama, penambahan PMN kepada PT. KAI yang dilakukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha persero serta melanjutkan dukungan terhadap proyek strategi nasional melalui penugasan kepada persero sesuai dengan PP Nomor 98 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

 

Kedua, nilai PMN sebesar Rp.3.600.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus miliar rupiah) yang berasal dari APBN 2018. Dan terakhir, kajian PMN ini disempurnakan kembali sebelum disampaikan kepada presiden.

 

Rapat RPP pemrakarsa dari kementerian keuangan ini turut dihadiri oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian BUMN,  Kementerian Hukum Dan HAM RI dan PT. KAI (PERSERO).