Berita/Kegiatan DJPP

Pengujian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” dengan agenda "Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, DPR dan Presiden” kembali dilaksanakan pada Kamis (19/4) di Gedung Mahkamah Konstitusi. Sidang yang di Ketuai oleh Anwar Usman serta Delapan Hakim Konsitusi ini dihadiri oleh Pemerintah dan Pihak pemohon.

 

Dalam kesempatan pertama, Hakim Ketua memberikannya kepada Ahli dari Pihak Pemohon yaitu Zainal Arifin Muchtar selaku pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menyampaikan keterangannya. Zainal menyebutkan seharusnya pasal a quo dikembalikan kepada konsep pengawasan pemerintah oleh DPR. Konsep pengawasan DPR ditujukan ke rakyat justru tak sesuai dengan fungsi dan peran DPR. “Pengawasan yang sedari awal memang hanya ditujukan kepada pemerintah. Bahkan pun dimaknai dalam rangka menjalankan undang-undang, ini hanya ditujukan kepada pemerintah dalam menjalankan undang-undang dalam fungsi pemerintahan. Jika mau diterapkan, maka hanya diterapkan terhadap orang yang sedang dilakukan upaya penyelidikan atau angket terhadapnya,” ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut.

 

Selain Zainal Arifin Muchtar, hadir juga ahli Pemohon lain yaitu Sony Maulana Sikumbang. Ia mengkritisi penambahan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sifatnya inkonsisten dan tidak efektif. Di sisi lain, penambahan tugas MKD tersebut untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR menunjukkan kealpaan dalam memberikan perhatian atas terjaminnya konsistensi pengaturan dalam mengatasi permasalahan penegakan martabat dan keluhuran DPR.

 

Dalam kesempatan tersebut pemerintah juga menyampaikan keterangannya, bahwa Pemerintah tetap akan menggunakan keterangan Presiden pada sidang sebelumnya yaitu “Bahwa pada prinsipnya, Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa sebagaimana yang telah disampaikan dalam Keterangan Presiden yang terdahulu,” jelas Purwoko mewakili Pemerintah dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut. Sidang selanjutnya akan kembali dilaksanakan pada Kamis, (03/05).