Berita/Kegiatan DJPP

Kamis (26/10/17), Yunan Hilmy, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II memimpin rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara di ruang rapat Legiprudensi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

  

Rapat  yang dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Perusahaan Umum Produksi Film Negara (Perum PFN) ini membahas materi muatan RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Perusahaan Umum  Produksi Film Negara untuk diselaraskan baik secara substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2A) Undang-Undang APBN-P Tahun 2017 menyatakan bahwa bantuan Pemerintah yang berasal dari DIK/DIP Departemen Penerangan, Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN), dan Lembaga Informasi Nasional (LIN) dari Tahun 1991 sampai dengan 2002 yang telah digunakan untuk investasi pada Perum Produksi Film Negara sebagaimana telah direviu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited Tahun Anggaran 2016, dialihkan menjadi PMN pada Perum Produksi Film Negara.

 

Penambahan penyertaan modal negara pada Perum PFN berasal dari bantuan Pemerintah yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP) Departemen Penerangan, Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN), dan Lembaga Informasi Nasional (LIN) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, dan 2002, sebesar Rp 14.903.777.061,00 (empat belas miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah).

 

Bantuan tersebut telah digunakan untuk keperluan investasi dalam bentuk alat produksi film, pembangunan/renovasi gedung, alat inventaris kantor, dan pembuatan film pada Perum PFN.

 

Penetapan Bantuan Pemerintah  menjadi Penambahan Penyertaan Modal Negara ini diharapkan dapat memperbaiki struktur permodalan pada Perum PFN, sehingga terjadi peningkatan ekuitas perusahaan. Kajian PMN disepakati untuk disesuaikan dengan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 77 Tahun Tahun 2012.

 

Rapat menyepakati RPP telah selesai diharmonisasikan dan untuk selanjutnya di sampaikan kepada Presiden guna penetapannya.