Berita/Kegiatan DJPP

Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang permohonan uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada Selasa (24/10/17). Sidang gugatan yang dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi ini dihadiri oleh pihak Pemerintah yang diwakili Ninik Hariwanti, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Purwoko, Syaiful Bahri dan Hotman Sitompul.

 

Sidang juga dihadiri oleh pemohon dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) diwakili oleh Titi Anggraini, Dewan Pimpinan Pusat PBB diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra, Partai Idaman, Hadar Nafiz Gumay dan Effendi Gazali.

 

Pemerintah menyatakan, bahwa keterangan yang pernah disampaikan dalam sidang sebelumnya tidak berubah, dalam kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Dalil para pemohon dalam pengujian Pasal 222 UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur perolehan kursi dalam pencalonan Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), pemerintah berpandangan bahwa politik hukum pembentuk Undang-Undang berkenaan dengan syarat perolehan suara pemilu legislatif partai pengusul calon presiden dan wapres adalah suatu kewajaran karena jika dibiarkan tanpa ambang batas sama sekali maka akan menimbulkan banyaknya jumlah capres dan wapres yang tidak secara efektif mendapat dukungan masyarakat sehinga wajar jika capres dan cawapres harus diusung parpol/gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya.

 

Dalil pemohon dalam pengujian Pasal 173 UU Pemilu yang mengatur verifikasi Parpol, pemerintah berpendapat, bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul yang diatur dalam pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 memiliki kebebasan bukan tanpa batas  tetapi justru pembatasnya adalah UUD 1945 itu sendiri. Hal tersebut telah sejalan pula dengan putusan MK No. 52/PUU-X/2012. Berdasarkan putusan MK tersebut maka adalah suatu keharusan bagi pembentuk UU untuk membentuk pengaturan mengenai parpol termasuk mengenai persyaratan serta verifikasi parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu yang dapat saja dianggap oleh para pemohon sebagai suatu pembatasan, namun demikian pemerintah menegaskan bahwa pengaturan mengenai verifikasi parpol adalah pengaturan yang konstitusional demi menjamin antara lain kesamaan kedudukan di dalam hukum serta kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

 

Kelanjutan dari sidang uji materii UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah diagendakan untuk mendengar dari keterangan ahli dari pihak pemohon pada Senin (13/11/17) mendatang.