Berita/Kegiatan DJPP

Rapat Pleno pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berlangsung pada Kamis (19/10/17), dipimpin oleh Yunan Hilmy, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM, di Ruang Rapat Legiprudensi Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

  

Materi yang dibahas dalam pleno RPP tersebut antara lain definisi dan jenis perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas, jenis rombongan yang mengikuti Perjalanan Dinas dan pengaturannya pendelegasiannya, pengaturan pendelegasian untuk besaran komponen biaya Perjalanan Dinas, ketentuan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, pengendalian internal pelaksanaan Perjalanan Dinas dan penganggaran biaya pelaksanaan Perjalanan Dinas.

  

Beberapa kesepakatan yang tercapai dalam pleno tersebut antara lain, pertama, menyempurnakan konsideran menimbang dengan menggabungkan dan merumuskan ulang konsideran huruf a dan huruf b. Kedua, menyempurnakan rumusan Pasal 1 mengenai definisi Perjalanan Dinas, Terakhir, Pasal 3 ayat (1) huruf e ditambahkan frasa "perjalanan dinas" untuk membedakan biaya operasional umum dengan operasional perjalanan dinas sehingga memudahkan aplikasi sistem keuangannya.