Berita/Kegiatan DJPP

Senin, (16/10/17) Tim Kecil Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (RPerpres Jargas) kembali melaksanakan rapat yang dipimpin oleh Kasubdit Harmonisasi Bidang SDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rapat yang dihadiri oleh Kementerian ESDM, Kementerian Sekretaris Negara merupakan lanjutan dan mengagendakan pembahasan materi yang terkait dengan Pasal 29 mengenai pemanfaatan BMN dalam penyelenggaraan JARGAS.

 

 

Beberapa kesepakatan yang tercapai dalam rapat, antara lain pertama, Penyempurnaan Pasal 5 dengan menghapus kata "pelaksanaan" agar sesuai dengan judul dan sistematika bab. Kedua, Pasal 7, disempurnakan rumusannya dengan menghapus ayat 2, hal tersebut untuk memperjelas kewenangan menteri dan menampung usulan dari Pemda atau badan usaha dalam perencanaan penyelenggaraan JARGAS. Ketiga, Penyempurnaan Pasal 25 yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian laporan masyarakat terkait dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan JARGAS rumusannya agar disamakan dengan rumusan dalam Perpres tentang Proyek Strategi Nasional. Terakhir, Pasal 29 huruf c masih pending menunggu konfirmasi dari Kemementerian Keuangan mengenai izin dan fasilitas pembebasan biaya atas pengelolaan BMN atau BMD.

 

Rapat selanjutnya akan dijadwalkan kembali dengan agenda Rapat Pleno akhir dengan catatan masih terdapat 1 (satu) pasal yaitu Pasal 29 huruf c yg harus di bahas kembali dengan Kementerian Keuangan.