Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (18/10/2017) Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan Rapat Tim Kecil Harmonisasi RPP tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Anti Dumping, dan Tindakan Imbalan di Ruang Rapat 552 Lantai 5 Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Rapat yang dipimpin oleh Edi Subowo, S.H.,M.H., Kasubdit Indagristek Dit. HPP II dihadiri oleh Pemrakarsa: Kementerian Perdagangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Biro Hukum Kementerian Keuangan, KADI, KPPI, Kementerian Perindustrian.

 

 

Rapat ini mengagendakan pembahasan lanjutan masukan dari BKF Kementerian Keuangan pada rapat Tim Kecil Harmonisasi RPP tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Anti Dumping, dan Tindakan Imbalan pada 28 September 2017 dan membahas masukan dari Kementerian Perindustrian.

 

Peserta rapat setuju untuk menyelaraskan beberapa Pasal, yaitu Pasal 55 ayat (3), Pasal 59 ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 111 ayat (3), Pasal 115 ayat (8), dan Pasal 121 ayat (4) mengenai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat Menteri oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk menetapkan Bea Masuk Antidumping (BMAD), merumuskan Pasal 27 ayat (6) baru, Hasil konsultasi tidak mempengaruhi rekomendasi Otoritas Penyelidikan, pada Pasal 38, bahwa Kementerian/Lembaga sebagai anggota Tim PKN untuk memperoleh data yang diperlukan dalam memberikan Pertimbangan Kepentingan Nasional, disepakati tidak ada penyelidikan tambahan, dan perlu memperkuat Tim PKN dalam Permendag, selain itu juga disepakati Pasal 47 RPP mengenai Instansi terkait bukan pihak yang berkepentingan.

 

Mengenai hearing akan diatur lebih lanjut dalam SOP otoritas penyelidikan, sedangkan untuk substansi pengaturan praktik penghindaran (circumvention) akan dibahas dalam rapat selanjutnya dengan mengundang Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sebagai pemangku kepentingan.