Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II melaksanakan kembali pengharmonisasian  terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bangunan dan Instalasi di Laut, Rabu (18/10/2017) di Gedung Ditjen Peraturan Perunang-Undangan. Rapat dalam bentuk Tim Kecil ini dipimpin oleh Tuti Rianingrum, Kasubdit SDA dan dihadiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kemenko Perekonomian.

  

Dalam pembahasannya Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa dalam PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian telah mengatur pembangunan bangunan dan instalasi laut yang berupa pipa, kabel, dan bangunan lepas pantai yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Permenhub Nomor 129 tahun 2017 yang juga telah mengatur bangunan dan instalasi di laut, sehingga dikhawatirkan pengaturan dalam RPP ini tumpang tindih dengan Peraturan tersebut. 

  

Beberapa kesepakatan yang tercapai dalam rapat, antara lain, Kementerian Perhubungan akan memetakan kembali mana yang telah menjadi kewenangannya, RPP ini akan memberikan payung hukum terhadap pengaturan pembangunan bangunan dan instalasi di laut yang berada di luar Wilayah teritorial sesuai dalam Permenhub.