Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan kembali menyelenggarakan rapat pembahasan RUU KUHP bersama Komisi III DPR di Hotel Ayana Mid Plaza. Acara tersebut berlangsung dari 17 s.d. 19/10/17, dihadiri oleh pihak pemerintah adalah Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perudang–undangan, Mualimin Abdi, Eny Nurbaningsih, Dahana putra, perwakilan dari Kejaksaan Agung, Kepolisian, sementara dari komisi III antara lain Beny K Harman, Arsul Sani, Ahmad Zacky, Wenny Waraouw, Taufiqulhadi, Dossy Iskandar, Marsiaman Saragih dan Erma Suryani manik.

 

Turut hadir tim pakar dari Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, Universitas Islam Indonesia Mudzakir dan Surastini Fitriasih. Pembahasan ini juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan ahli bahasa Wisnu Sasangka dari Badan Bahasa.

 

Rapat tersebut mengagendakan pembahasan Buku I RUU dan dilanjutkan dengan pembahasan BAB II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Pembahasan rapat RUU kali ini untuk mendapatkan materi hukum yang sesuai dengan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi HAM. Benny K Harman beberapa kali mengetok palu tanda disetujuinya rumusan antara pemerintah dan DPR. Hasil pembahasan tim perumus kali ini akan kembali dibahas dalam tim sinkronisasi.