Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (16/10/2017) – Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan Rapat Pleno pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Keselamatan Nuklir dan Radiasi.

 

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Yunan Hilmy, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten, Eng. Yus Rusdian Akhmad dan Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan bahan Nuklir Bapeten, Yudi Pramono beserta staf, Asdep Bidang Perekenomian Kemensetneg, Lydia S. Djaman, perwakilan dari Kemenristekdikti, Kemenperin, Kemen.PUPR, Kemenakertrans, Kemendag, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, BATAN, BSN, dan BNPB.

 

Rapat pleno membahas usulan revisi draft RPerpres yang diajukan oleh Bapeten selaku pemrakarsa. Bapeten melakukan beberapa perubahan pada batang tubuh, diantaranya menambahkan tujuan dari Jakstranas, penerapan budaya keselamatan dalam pelaksanaan Jakstranas, serta mekanisme dan periode pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Jakstranas. Selain perubahan pada batang tubuh, Bapeten juga melakukan perubahan pada Lampiran RPerpres, dengan memberikan penjelasan singkat terkait dengan Jakstranas, sedangkan rincian mengenai program, strategi, output, serta jangka waktu Jakstranas dimasukan ke dalam tabel Kebijakan dan Strategi.

 

Atas usulan perubahan draft tersebut, rapat pleno memberikan beberapa masukan, diantaranya terkait dengan tujuan Jakstranas, disarankan agar tujuan yang dicantumkan dalam batang tubuh Rperpres dapat lebih konkret dan terukur, bukan sesuatu yang bersifat subyektif dan tidak terukur. Terkait dengan budaya keselamatan, disarankan agar mengikuti makna budaya keselamatan yang ada dalam Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, mengingat RPerpres ini merujuk pada undang-undang tersebut. Pengaturan Jakstranas sebagai acuan bagi K/L dan Pemda juga harus jelas, apakah cukup dimasukan dalam dokumen renstra atau akan dijadikan acuan juga dalam penyusunan RPJMN, RPJPN, maupun RPJMD. Berdasarkan masukan tersebut disepakati rumusan  baru/revisi Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6.

 

Pada rapat pleno selanjutnya, akan dibahas mengenai Lampiran RPerpres yang memuat program/strategi dan output Jakstranas. Yunan Hilmy, Direktur HPP II pada penutupnya menyampaikan agar masing-masing K/L dapat mencermati bidang kegiatan dalam lampiran, khususnya yang terkait dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing K/L yang terlibat dalam Jakstranas ini, baik sebagai sektor utama maupun sebagai sektor pendukung. Apabila masih ada substansi yang tidak sesuai atau perlu dikoreksi, maka diharapkan masukan tersebut dapat disampaikan pada rapat pleno selanjutnya untuk dibahas dan disepakati bersama.