Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (5/10/2017), Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II telah selesai melakukan pengharmonisasian RPP tentang Penyediaan Tenaga Teknis Yang Kompeten Di Bidang Perdagangan Jasa yang diprakarsai oleh Kementerian Perdagangan. Hal tersebut ditempuh melalui Rapat Pleno yang dipimpin oleh Yunan Hilmy, S.H.,M.H., Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II dan dihadiri oleh Kementerian Perdagangan (Pemrakarsa), Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kemenko Perekonomian, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian ESDM, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

  

Rapat Pleno Akhir menyepakati beberapa ketentuan pasal yang sudah dirumuskan bersama dalam rapat Tim Kecil pada 26/9 untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh Kementerian/Lembaga, antara lain pasal 6 penambahan frasa kata “sertifikat” deli depan kata “kompetensi”, Pasal 3 huruf k penjelasannya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2) disepakati dihapus). Pada Pasal 10  ditambah ayat (5) Penggunaan Tenaga Teknis dari negara lain dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Ketentuan lain yang dihapus adalah Pasal 13 angka 1 yang mengatur mengenai kewajiba Penyedia Jasa untuk memiliki dan mempekerjakan Tenaga Teknis yang Kompeten  dan sudah berlaku sebelum PP ini diberlakukan dinyatakan tetap berlaku.

 

Dengan berakhirnya pengharmonisasian RPP ini maka rancangan akan disampaikan kembali kepada pemrakarsa untuk diajukan ke Presiden untuk penetapannya melalui Sekretariat Negara.