Berita/Kegiatan DJPP

Kamis 5 Oktober 2017, Yunan Hilmy, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II kembali memimpin rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I (PT. AP I) dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II (PT. AP II) untuk Dijadikan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), di Ruang Rapat Legiprudensi Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 

  

Rapat ini merupakan rapat tim kecil harmonisasi sebagai lanjutan dari rapat yang telah dilaksanakan pada 13 September 2017. 

 

Rapat dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian BUMN, PT Angkasa Pura I, Perum LPPNPI, dan Ikatan Akuntan Indonesia untuk membahas lebih lanjut materi muatan yang diatur dalam RPP tersebut.

 

Salah satu materi pengaturan dalam RPP ini adalah pengurangan Penyertaan Modal Negara pada PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II) dengan menggunakan nilai buku, sedangkan untuk penambahan Penyertaan Modal Negara pada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPP NPI) menggunakan nilai wajar. Hal tersebut menjadi pertanyaan dari perwakilan Kementerian Sekretariat Negara terkait bagaimana dengan pencatatan akuntasi dalam neraca pada laporan keuangan Perum LPPNPI, serta dampak lain yang timbul berkaitan dengan pajak.

 

Menjelaskan pertanyaan tersebut, perwakilan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengatakan, pada dasarnya tidak ada keharusan untuk menggunakan nilai buku atau nilai wajar dalam akuntansi, karena pada dasarnya akuntansi adalah pencatatan. Terkait dengan pengurangan PMN dari PT AP I dan PT AP II yang menggunakan nilai buku yang selanjutnya dijadikan penambahan PMN kepada  Perum LPPNPI dengan menggunakan nilai wajar, IAI menjelaskan bahwa apapun yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau ditetapkan dalam RPP ini, selanjutnya akan dicatat dalam laporan keuangan Perum LPPNPI.

 

Dalam kesempatan yang sama, IAI berpendapat, Pengalihan Aset atau Pengalihan Bisnis dalam RPP ini harus ditentukan dahulu, sehingga dapat ditentukan mekanisme yang dipakai dalam pencatatan laporan pada Perum LPPNPI.

 

Mengenai isu pajak terhadap pengalihan aset, IAI menjelaskan bahwa apabila transaksi pengalihan aset tersebut merupakan transaksi setoran modal, seharusnya tidak ada pengenaan pajak.

 

Beberapa kesepakatan yang tercapai untuk penyempurnaan pasal dalam RPP ini antara lain, Pengurangan Penyertaan Modal Negara pada PT AP I dan AP II tetap menggunakan nilai buku dan penambahan PMN pada Perum LPPNPI menggunakan nilai wajar. Rumusan dalam Konsiderans Menimbang agar disempurnakan kembali, terkait dengan usulan rumusan alternatif dalam Konsiderans Menimbang tersebut, yang memuat apakah dengan menggunakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 14 ayat (2) PP 77 Tahun 2012 sebagai dasar pengalihan aset yang merupakan Pengalihan Aset biasa dan bukan merupakan Pengalihan Bisnis. Naskah kajian RPP agar disesuaikan dengan format kajian PMN BPYBDS.