Berita/Kegiatan DJPP

Rabu (27/09/2017), Yunan Hilmy, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II memimpin rapat Pleno Akhir Pengharmonisasian RPP tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Rapat dihadiri oleh Kementerian Keuangan sebagai Pemrakarsa, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan BPH Migas.

 

Beberapa kesepakatan yang tercapai dari Kementerian/Kl yang hadir untuk penyempuraan pasal dari RPP ini antara lain, Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) yang semula masih pending, rumusannya disepakati tetap. Untuk penulisan jenis bahan bakar minyak dalam Pasal 3 ayat (1), disepakati untuk menggunakan nama generik bukan nama dagang dan tanpa menggunakan nama dalam bahasa Indonesianya. Pasal 4 terkait Invoice yang semula masih pending, rumusannya disepakati tetap. Penyempurnaan rumusan penjelasan pasal 4 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1) mengenai invoice. Penyempurnaan rumusan penjelasan pasal 7. Pasal 9 yang semula masih pending, rumusannya disepakati mengikuti hasil rapat internal BPH migas bersama ESDM dengan penyempurnaan rumusan dan menambah penjelasan pasal.

  

Setelah Draft RPP ini di paraf oleh tiap perwakilan K/L, selanjutnya akan disampaikan kembali kepada Menteri Keuangan selaku Pemrakarsa untuk diajukan penetapannya oleh Presiden.