Berita/Kegiatan DJPP

Perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Menkomaritim, Menkoperekonomian, dan Kementerian Keuangan kembali menghadiri rapat pengharmonisasian RPL Bangunan dan Instalasi di Laut atas undangan Direktorat Harmonisasi II pada Selasa, (26/09/2017).

 

Klarifikasi yang diminta oleh peserta rapat terhadap Kemenkeu terkait mekanisme penghapusan barang milik negara (BMN) dari bangunan dan instalasi di laut yang akan dilakukan pembongkaran menjadi awal diskusi pada rapat kali ini, salah satu alasan pembongkaran apabila ada yang tidak dipergunakan lagi dan nantinya dapat dialihfungsikan, misalnya Rig pengeboran minyak gas dengan ditenggelamkan ke laut.

  

Menanggapi hal tersebut Kemenkeu berpendapat izin penghapusan dan mekanisme penghapusan diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. Dalam Permenkeu No 83 tahun 2016 telah diatur mekanisme penghapusan dimana jika sudah dianggap tidak memiliki nilai ekonomis maka dapat dilakukan pemusnahan termasuk penenggelaman.

 

Soal siapa yang menjadi inisiator dalam pembongkaran juga ditanyakan Kementerian ESDM Mereka mengusulkan adanya pihak lain sebagai pengusul mengingat praktik yang berjalan selama ini tidak dikenal adanya opsi penenggelaman Rig. Usulan pembongkaran berasal dari kontraktor yang bukan bagian Pemerintah atau Pemda.

 

Kementerian ESDM juga menanyakan mengenai kajian sebelum pengalihfungsi bangunan dan instalasi,dan siapa yang melakukannya. Hasil diskusi menyepakati ada dua kementerian yang wajib melajukan kajian berdasarkan irisan kepentingan terhadap substansi di laut yakni Kemenhub dan Kementerian KP sedangkan kementerian/lembaga lain akan diminta masukan dalam membuat kajian.

  

Beberapa masukan untuk penyempuraan pasal dari RPL Bangunan dan Instalasi di Laut juga disampaikan oleh Kementerian/Kl yang hadir antara lain, Kementerian ESDM mengusulkan perlu klarifikasi Pasal 6 ayat 10 mengenai power plant karena sifat instalasinya yang tidak permanen walaupun lebih dari 30 hari dan diperbaharui setiap 6 bulan sekali namun bersifat mobile. Sedangkan Kementerian KP menanyakan istilah seperti pembangkit listrik tenaga gelombang merupakan istilah/nomenklatur atau bukan. Kementerian ESDM meminta waktu untuk koordinasi internal terkait Pasal 6 ayat 8 jenis bangunan laut untuk kegiatan migas dan menyampaikan hasil pada rapat berikutnya.