Berita/Kegiatan DJPP

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan kembali berlanjut melalui Rapat Tim Kecil pada Selasa, (26/09/17) yang dipimpin oleh Tuti Rianingrum, Kasubdit SDA. Rapat dihadiri oleh perwakilan Kementerian ATR, Kementerian LH dan Kehutanan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

 

Pada kesempatan ini Kementerian Kehutanan menyatakan, pertama bahwa pengaturan lahan gambut dalam RPerpres ini pada prinsipnya sudah sesuai dengan aturan di kehutanan. Kedua, penggantian istilah 'koridor ekosistem' dan 'koridor satwa' dengan kawasan pengungsian satwa sesuai dengan rumusan dalam PP No.13 th 2017 tentang revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

 

Pada pihak lain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menanyakan dimungkinkannya pengaturan satu ruang mengatur lebih dari satu zona sehingga terjadi tumpang tindih. Pada lampiran peta terlihat adanya sebaran zona pengungsian satwa misalnya yang beririsan dengan zona budidaya.

 

Kementerian ATR menyatakan bahwa bisa saja diatur dengan menyebutkan irisan dengan nama zona baru yang merupakan bagian dari zona pengungsian seperti L4.1. Opsi kedua dengan mengubah arahan pengaturan zonasi pengungsian satwa yang juga meliputi kawasan budidaya. Rumusan ini masih perlu dipikirkan kembali karena menimbulkan konsekuensi masing-masing.

 

Rapat akan dijadwalkan kembali dengan agenda mengklarifikasi kesepakatan hasil rapat internal Kementerian ATR terkait opsi yang diambil; dan mengundang kembali Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian ESDM.