Berita/Kegiatan DJPP

Selasa (26/09/17), Yunan Hilmy, Direktur Harmonisasi II, kembali memimpin Rapat Harmonisasi RPP tentang Penyediaan Tenaga Teknis Yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa. Rapat yang berlangsung di ruang Legiprudensi, dihadiri perwakilan dari Sesditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Direktur Standarisasi dan Pengendalian mutu Kementerian Perdagangan, Kepala Biro Hukum, serta perwakilan Kementerian dan Lembaga: Kemenko Perekonomian, Setneg, Kemenaker, Kemen PUPR, Kemen Pariwisata, dan BSN.

 

Agenda rapat kali ini untuk menampung masukan dari tiap Kementerian/Lembaga terkait subtansi pengaturan antara lain mengenai definisi Tenaga teknis yang kompeten, Jenis jasa yang dapat diperdagangkan dalam Perdagangan Jasa yang meliputi Jasa bisnis, Jasa distribusi, Jasa komunikasi, Jasa pendidikan, Jasa lingkungan hidup, Jasa keuangan, Jasa konstruksi dan teknik terkait, Jasa kesehatan dan social, Jasa rekreasi, kebudayaan dan olahraga, Jasa pariwisata, Jasa transportasi dan Jasa lainnya.

 

RPP ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tetang Perdagangan. Mengingat Indonesia saat ini memiliki tenaga kerja yang bervariasi dari sisi keahlian dan tingkat profesionalitas, bervariasinya profesionalisme tersebut, membutuhkan suatu panduan yang jelas agar tercipta standardisasi kompetensi secara global. Standardisasi kompetensi tersebut harus ditunjukkan dengan bukti pengakuan yang ditunjukkan melalui sertifikat kompetensi,  sebagai pegangan bagi para tenaga kerja agar mampu meningkatkan daya saing mereka.

 

Standar kompetensi juga dibutuhkan dalam rangka menjamin perlindungan konsumen terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup. Manfaat lain adalah guna pengakuan standardisasi kompetensi dengan negara lain, serta meningkatkan persaingan usaha yang sehat.

 

Disamping itu dibahas juga mengenai Kewajiban Tenaga Teknis yang kompoten dan mekanisme penjatuhan sanksi terhadap penyedia jasa yang melanggar ketentuan kewajiban memiliki Tenaga Teknis yang berkompeten.

 

RPP ini kembali di agendakan untuk ditetapkan selesai pengharmonisasiannya saat Rapat Pleno Akhir pada 5 Oktober 2017.