Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (20/9/17).

 

Sidang dengan agenda pengucapan putusan ini, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Himawan Estu Bagijo, Pihak Terkait, sementara, dari Pihak Pemerintah diwakili oleh Erwin Fauzi dari Kemenkumham, Lasminingsih dari Kemendag, Gufron Asrofi dari Kementerian ESDM, Yunus Syaifulhaq selaku Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM dan Rasio Ridho Sani dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan dari DPR diwakili oleh Agus Trimorowulan dan Jordan Muhammad.

 

Hakim Konstitusi Anwar Usman sebelum pengucapan putusan menyampaikan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan yaitu mengenai kewenangan pemerintah pusat dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi. Di satu sisi pemanfaatan panas bumi tidak langsung yang dapat digunakan untuk keperluan listrik menjadi hal yang sangat strategis bagi pemerintahan daerah, selain untuk menggerakan perekonomian, sumber pendapatan, juga sebagai sumber energi yang dapat dirasakan langsung oleh daerah tempat sumber daya panas bumi berada, namun di sisi lain, bagi pemerintah pusat pemanfaatan panas bumi tidak langsung berkaitan dengan ketahanan energi listrik nasional yang bersifat jangka panjang.

 

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyatakan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, mahkamah dalam amar putusannya mengadili, “Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.