Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Harmonisasi Perundang-undangan I kembali menyelenggarakan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat, pada (22/09/17) di gedung Ditjen PP ruang Legiprudensi. 

 

Rapat yang dipimpin oleh Karjono, Direktur Harmonisasi I, melibatkan Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara,  Kementerian Dalam Negeri, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Daerah dan DPRD Mamuju serta Badan Informasi Geospasial. RPP ini merupakan dasar untuk perubahan nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu.

 

Latar belakang perubahan nama dilandaskan pada pertimbangan sejarah, budaya, dan sosial dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Mamuju Utara. Rapat pada siang ini pun menghasilkan beberapa keputusan antara lain menyepakati berdasarkan PP nama Kabupaten Mamuju Utara sebagai daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat diubah menjadi Kabupaten Pasangkayu.

 

Selanjutnya, penyesuaian administratif perubahan nama dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah diundangkan. Kemudian, selama jangka waktu 1 ( satu) tahun nama Kabupaten Mamuju Utara dapat digunakan dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terakhir, pelaksanaan perubahan nama tersebut sepanjang menyangkut instansi vertikal, badan peradilan, atau pemerintahan daerah provinsi menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga, atau  gubernur sesuai dengan kewenangannya.