Berita/Kegiatan DJPP

Nuryanti Widyastuti, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, bersama Andrie Amoes Kasubdit. Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah menyambut kunjungan rombongan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Senin (14/09/2017) di ruangan Legiprudensi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

 

Kedatangan rombongan yang terdiri dari Alimuddin Paada, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulteng dari F-Gerindra, Muharram Nurdin, Wakil Ketua DPRD Sulteng dari F-PDI Perjuangan, Zalzulmida Djanggola, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk berkonsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

 

Dalam kegiatan konsultasi tersebut Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan menjelaskan baik didalam Permenkumham dan Permendagri mewajibkan menyusun naskah akedemik Raperda, kecuali Raperda yang mengatur APBD, perubahan APBD dan Perda yang hanya mengubah beberapa pasal didalamnya. Masih dalam penjelasannya, Nuryanti juga menyinggung proses pengharmonisasian. Sebetulnya proses ini sudah dimulai semenjak penyusunan naskah akademik dan draft Raperda. Namun penyusunan draft Raperda  mengikutsertakan SKPD agar draft tersebut sesuai dengan hasil kajian dalam naskah akademiknya, sampai pada akhirnya proses pengharmonisasian di Biro Hukum Provinsi.

 

Menurut Nuryanti, Raperda yang dibawa oleh DPRD tersebut secara ketentuan sudah tidak ada permasalahan yang besar, lebih lanjut ia berharap Raperda ini dapat bermanfaat sebagai upaya melindungi anak dan perempuan dari korban kekerasan di Sulawesi Tengah.

 

Selanjutnya, konsultasi bergulir pada dengar pendapat dan penyisiran setiap pasal dalam Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pada kesempatan tersebut Kasubdit. Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah memberikan masukan dan saran sebagai penyempurnaan Raperda ini agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta meminimalisir permasalahan dikemudian hari. Foto bersama dan penyerahan plakat menjadi penutup konsultasi ini.