Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan kembali menggelar rapat pembahasan RUU tentang Pemasyarakatan pada Senin (04/09/2017). Pertemuan yang dilaksanakan di Lantai 5 Gedung Kemenkumham ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Ma’mun dan dihadiri Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami. Turut diundang dalam rapat tersebut Harkristuti Harkrisnowo.

Seperti diketahui RUU Pemasyarakatan dikembalikan untuk diperbaiki kembali, hal ini menjadi sebuah kesempatan dan peluang untuk lebih melengkapi terutama dari peran strategis Ditjen Pemasyarakatan dalam RUU. 

Beberapa masukan yang disampaikan dari pemasyarakatan pada bagian kententuan umum RUU ini mengenai pengertian dan pengelompokan petugas kemasyarakatan (PK), hal ini, menurut Sesdit Jenderal Pemasyarakatan dirasa tidak diperlukan karena pengelompokan petugas tersebut berasal dari petugas pemayarakatan juga. Berlanjut pada pasal 3 mengenai sistem pemasyarakatan berdasarkan azas dilakukan perubahan, yang semula terdapat 8 (delapan) azas berubah menjadi 5 (lima) azas saja karena azas yang lain sudah termasuk ke dalam 5 azas tersebut.

Jalannya rapat pembahasan RUU tentang Pemasyarakatan juga menyinggung keadilan restoratif yang terdapat dalam RUU KUHP, maka pada pasal 5 dalam RUU ini ditambahkan “pemasyarakatan wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif”. Pasal 16a tentang hak dan kewajiban klien terdapat penambahan dan penghapusan. Untuk pelayanan tahanan pada draft RUU tentang Pemasyarakatan yang lama tidak menggambarkan secara holistik, maka pada RUU kali ini dicoba untuk dimunculkan.