Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Harmonisasi Perundang-undangan I telah menyelenggarakan rapat pleno  pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pinjaman daerah pada Jumat (25/08/2017). Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

  

RPP tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 302 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 65 Undang -Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. RPP ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pinjaman Daerah.

  

Dipimpin oleh Direktur Harmonisasi I Dr Drs. Karjono, S.H., Mhum., rapat tersebut menghasilkan keputusan diantaranya adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan akan mengadakan pertemuan bilateral tingkat eselon 1, guna membahas persyaratan dalam hal Daerah melakukan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang serta kemenkumham akan melanjutkan perumusan pasal demi pasal.