Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (09/08/2017) Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II melanjutkan pengharmonisasian RUU tentang Perlindungan Data Pribadi melalui Rapat Tim Kecil yang dibuka sekaligus dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pemrakarsa. Rapat ini juga dihadiri perwakilan dari Kemendagri, Kemenpan RB, dan Sekretariat Kabinet.

 

Saat ini kebijakan mengenai data pribadi tersebar dibeberapa peraturan perundang-undangan dan melibatkan berbagai sektor dalam prosesnya. Dengan adanya Undang-Undang ini nantinya diharapkan dapat menjadi standar perlindungan data pribadi secara umum, baik yang diproses sebagian atau keseluruhan dengan cara elektronik maupun manual, dimana masing-masing sektor dapat menerapkan Perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi sesuai karakteristik sektor yang bersangkutan.

 

Kemendagri dalam rapat ini menekankan agar substansi yang diatur dalam RUU ini bisa selaras dan sejalan atau tidak bertabrakan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, khususnya terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemilik data pribadi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini tidak serta merta pemilik data pribadi dapat meminta Kemendagri selaku pengendali data pribadi terkait urusan Adminduk untuk menghapus, mengubah, maupun memperbaharui data pribadi miliknya. Pemilik data pribadi dapat mengajukan permohonan, namun terkait dengan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sedangkan Kemenpan RB dan Setkab menyoroti mengenai komisi yang melaksanakan amanat Undang-Undang ini. Bahwa sesuai dengan arahan Presiden, tidak perlu membentuk Komisi baru namun dapat memaksimalkan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi yang telah ada untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dalam hal ini dengan menambahkan wewenang yang didukung dengan penambahan personel Komisi yang ditunjuk.

  

Untuk mengefektifkan pembahasan RUU ini, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Yunan Hilmy,  menginstruksikan agar selanjutnya pembahasan dapat difokuskan pada substansi-substansi tertentu dengan mengundang Kementerian/Lembaga yang terkait langsung dengan substansi tersebut. Hal ini mengingat substansi yang diatur dalam RUU ini cukup luas dan melibatkan berbagai sektor di dalamnya, sehingga jika dibahas sekaligus dikhawatirkan pembahasan menjadi tidak fokus.