Berita/Kegiatan DJPP

Ditjen Peraturan Perundang-undangan dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melaksanakan rapat bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Perum Peruri untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Selasa (08/08).

 

Dalam paparannya, Ditjen Imigrasi selaku penggagas menjelaskan bahwa paspor merupakan dokumen negara dengan tingkat pengamanan tinggi. Pengadaan blangko paspor melalui metode lelang akan menyebabkan spesifikasi teknis pengaman paspor diketahui oleh masyarakat sehingga dapat menimbulkan kerawanan terhadap keamanan negara dan memberi kesempatan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat memproduksi blangko paspor. Mengantisipasi hal ini, Ditjen Imigrasi mengharapkan perubahan ketentuan Pasal 71 ayat (3) dapat dilakukan, sehingga pengadaan blangko paspor dapat dilaksanakan dengan menunjuk BUMN yang bergerak di bidang pencetakan dokumen sekuriti untuk negara, yaitu Perum Peruri.

Usulan perubahan lain yang juga diajukan oleh Ditjen Imigrasi adalah terhadap Pasal 52 dalam bentuk penambahan satu ayat, yaitu ayat (3) yang bermaksud mendelegasikan ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerbitan paspor dengan Peraturan Menteri. Forum menyepakati bahwa usulan ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut karena adanya keterkaitan dengan pembayaran biaya paspor yang merupakan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dan instrumen hukumnya berupa Peraturan Pemerintah yang secara hierarki lebih tinggi daripada Peraturan Menteri