Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Harmonisasi II memulai pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bangunan dan Instalasi di Laut melalui rapat Pleno, Selasa (1/8/2017). Rapat RPP yang diprakarsai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini dipimpin oleh Yunan Hilmy, Direktur Harmonisasi II .

 

Rapat Pleno itu bertujuan untuk mendapatkan pandangan dari Kementerian/LPNK terkait terhadap konsepsi RPP tersebut. Perwakilan dari Kementerian ESDM menyampaikan bahwa terkait dengan usulannya sudah diakomodir dalam RPP tersebut. ESDM mengusulkan untuk rumusan pasal terkait bangunan dan instalasi di Migas agar dirumuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang migas.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berpendapat bahwa RPP ini sudah diakomodir dalam Permen Perhubungan mengenai bangunan dan instalasi di laut sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain itu Kemenhub mempertanyakan perbedaan bangunan dan instalasi yang diatur dalam RPP ini dengan yang diatur di Perhubungan. Terdapat inkonsistensi istilah yang digunakan yakni ‘alur laut’ dan ‘jalur laut’.

Kemenkominfo dan Kemendagri melihat bahwa pengaturan dalam RPP perlu diperjelas kewenangannya karena hal tersebut akan membingungkan pemerintah daerah di lapangan khususnya terkait perizinan. Izin lokasi tidak dikenal oleh mereka dan sekaligus mempertanyakan apakah izin-izin yang dikeluarkan akan menambah prosedur perizinan baru atau tidak.

Kemenko Perekonomian mempertanyakan fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar acuan pemberian izin nantinya.

Atas masukan dan pandangan K/L tersebut , KKP menanggapai bahwa RTRW tidak dijadikan acuan dalam RPP ini karena sudah mengacu kepada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang akan ditetapkan segera dalam tahun ini sebagai dasar menerbitan izin nantinya. Sehingga diusulkan dihapus.

KKP meminta usulan baik dari KemenESDM dan Kemenkominfo untuk menyampaikan daftar jalur migas dan juga kabel yang akan digunakan KemenESDM dan Kemenkominfo dan untuk disesuaikan dengan rencana zonasinya. Sedangkan terkait pengaturan peizinan di RPP ini tidak diatur secara detil karena telah ada RPP lain yang mengatur ijin lokasi dan ijin pengelolaan wilayah.

Rapat lanjutan akan dilakukan dalam Rapat Tim Kecil yang akan merumuskan usulan substantif yang telah disepakati.