Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Harmonisasi II Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM telah menyelesaikan proses pengharmonisasian RPP tentang Kepemilikan Asing melalui Rapat Pleno, Rabu (3/8/2017), yang dipimpin oleh Yunan Hilmy, SH. MH, Direktur Harmonisasi II.

 

Rapat pleno yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, BKPM, dan Otoritas Jasa Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM ini bertujuan untuk mengonfirmasi kembali substansi yang telah disepakati dalam rapat tim kecil sebelumnya.

Disepakati dalam rapat, Kepemilikan pada Perusahaan Perasuransian oleh Badan Hukum Asing harus melalui penyertaan langsung, transaksi di bursa efek dan/atau penyertaan pada Badan Hukum Indonesia.

Kriteria Badan Hukum Asing yang memiliki Perusahaan Perasuransian yaitu memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian pada saat pendirian dan pada saat perubahan kepemilikan. Akan tetapi terhadap Badan Hukum Asing yang memiliki Perusahaan Perasuransian melalui transaksi di bursa efek dikecualikan terhadap kriteria tersebut.

Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian dilarang melebihi 80% dari modal disetor Perusahaan Perasuransian. Batasan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian tidak berlaku bagi Perusahaan Perasuransian yang merupakan perseroan terbuka.

 

Peserta rapat sepakat bahwa harmonisasi atas RPP tersebut telah selesai, dan selanjutnya disampaikan kembali ke Kementerian Keuangan untuk disampaikan lebih lanjut ke Presiden untuk penetapannya.