Berita/Kegiatan DJPP

Pasca diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek di penghujung tahun 2016, Kamis (13/07) dua direktorat jenderal pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yakni Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menggelar kegiatan Joint Seminar dengan tema “Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek”.

 

Dalam seminar yang berlangsung sehari di Hotel JW Marriott Jakarta ini, berfokus pada pembahasan perlindungan terhadap permohonan pendaftaran merek terkenal untuk barang/jasa tidak sejenis.

 

“Salah satu substansi yang dapat kita diskusikan bersama pada hari ini adalah terkait dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, yaitu mengenai penolakan permohonan oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.  Frasa persyaratan tertentu tentunya perlu lebih diperjelas lagi maknanya,” tutur Priyanto, Plh. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam keynote speech yang disampaikan sebelum membuka kegiatan secara resmi.

 

Sejalan dengan tema yang diusung, 5 (lima) orang narasumber dari instansi yang berbeda-beda, yakni DJKI, MA, Konsultan KI, dan JICA secara bergantian membagikan pengetahuan dan pengalaman masing-masing terkait perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang/jasa tidak sejenis guna memberikan pemahaman yang holistik bagi peserta seminar. Kegiatan ini juga berhasil menelurkan masukan-masukan penting untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat dalam hal pendaftaran merek.