Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (10/7/2017) Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II (HPP II) menyelenggarakan rapat pleno pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 3 (tiga) RPP sekaligus yaitu RPP tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, RPP Perubahan atas PP Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan RPP Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Yunan Hilmy, Direktur HPP II dan dihadiri unsur Kemenko Perekonomian selaku pemrakarsa, diwakili oleh Elen Setiadi (Staf Ahli Kemenko Perekonomian, Sekretariat Kabinet, BP Bintan, Pemkab Bintan, Pemprov. Kepulauan Riau, PT. Bintan Alumina Indonesia, BKPM, dan Pertamina.

Dalam paparannya, Elen menjelaskan urgensi disusunnya 3 (tiga) RPP ini, yaitu melaksanakan amanat Nawacita dan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam rangka percepatan pembangunan nasional serta untuk percepatan pengembangan daerah dan sebagai model pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi. RPJMN 2014-2019 telah mengamanatkan untuk pembentukan 17 (tujuh belas) KEK. Sampai dengan saat ini, sudah ada 11 (sebelas) KEK yang telah dibentuk, diantaranya terdapat 2 (dua) KEK yang telah beroperasi, yaitu KEK Sei Mangkei & KEK Tanjung Lesung.

Pembentukan KEK Galang Batang didorong oleh potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Hal ini juga atas usul PT. Bintan Alumina Indonesia yang ke depannya akan berlaku sebagai pengembang wilayah KEK Galang Batang.

Mengingat sebelumnya Galang Batang merupakan bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) Bintan, maka perlu untuk merubah PP 47 Tahun 2007 tentang KPBPB Bintan.

Terkait dengan KPBPB Bintan dan KPBPB Karimun, saat ini memang telah mengalami perkembangan namun dipandang belum optimal untuk mendorong investasi baik di Kepulauan Riau maupun nasional, karena antara lain belum berfungsinya secara baik Badan Pengusahaan KPBPB dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB sebagaimana amanat UU No. 36 Tahun 2000 juncto UH No. 44 Tahun 2007. Untuk itu, dipandang perlu untuk mengatur dan mempertegas kelembagaan Badan Pengusahaan KPBPB Bintan dan KPBPB Karimun.

Secara konsepsi ketiga RPP tersebut di atas dinilai tidak ada permasalahan karena telah dibahas dalam beberapa pertemuan pada tahapan sebelumnya, dan hanya terdapat sedikit perbaikan teknis drafting. Direktur HPP II menyatakan ketiga rancangan akan segera dibuatkan surat penyampaian pengharmonisasian yang ditandatangani oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan untuk disampaikan kembali kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.