Berita/Kegiatan DJPP

Setelah mengalami penundaan selama satu minggu, Panja RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melanjutkan pembahasan terkait Jangka Waktu Penahanan (DIM No. 60 s.d. DIM No. 64) dalam rapat yang digelar Rabu (14/06/2017) lalu di Ruang Rapat Pansus DPR RI.

 

Dalam rapat yang dipimpin oleh H.R. Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum tersebut, empat fraksi, yakni F-PPP, F-PKS, F-Gerindra, dan F-Demokrat meminta pengurangan jumlah masa penahanan untuk kepentingan penyidikan oleh Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 25 yang semula berjumlah 240 hari. Terkait hal tersebut, pihak Pemerintah mengusulkan pengurangan menjadi 120 hari, dengan catatan dapat diperpanjang selama 60 hari melalui izin dari penuntut umum, dan apabila waktu perpanjangan tersebut masih dianggap kurang guna kepentingan penyidikan, maka dapat dilakukan perpanjangan kembali selama 60 hari atas izin ketua pengadilan negeri.

 

Usulan perubahan jumlah masa penahanan dari Pemerintah tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di antara fraksi-fraksi. Tiga fraksi, yakni F-PDIP, F-Golkar, dan F-Nasdem menyatakan setuju dengan usulan Pemerintah. F-Demokrat dan F-Gerindra satu suara mengusulkan pengurangan (informasinya rancu), sedangkan F-PPP dan F-PKS berpendapat jumlah masa penahanan mengikuti aturan dalam KUHAP, meskipun secara khusus F-PKS menyatakan pendapat yang diberikan bersifat sementara dan perlu melangsungkan konsolidasi internal fraksi terlebih dahulu sebelum mengambil sikap.

 

Rapat yang menghadirkan Prof. Muladi dan Prof. Harkristuti Harkrisnowo tersebut akhirnya diputuskan untuk ditunda hingga Kamis (15/06/2017) guna memberi kesempatan bagi setiap fraksi untuk melaksanakan konsolidasi internal.