Berita/Kegiatan DJPP

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah yang berlangsung tanggal 12-14 Juni lalu, di ruang Rapat Multi Fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur.

 

“Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur sebagai perwakilan Kementerian Hukum dan HAM di daerah, seyogyanya selalu dilibatkan dalam setiap pembentukan Perda”. Ujar M.Dian Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur dalam membuka pertemuan tersebut.

 

Kegiatan ini dihadiri oleh Heru Saputro Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, Widyastuti Kasubdit Perencanaan, Penyusunan Kebijakan Teknis dan Akreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI, dan secara antusias diikuti oleh peserta dari Perancang dan Calon Perancang Kanwil dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Sajumlah 25 (Dua puluh Lima) orang.

 

Dalam kesempatan tersebut disampaikan materi Penguatan Perancang melalui Pendalaman Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dari Aspek Hak Asasi Manusia oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Heru, sedangkan materi kedua tentang Pengharmonisasian Pembentukan Peraturan  Daerah oleh Kasubdit Perencanaan, Penyusunan Kebijakan Teknis dan Akreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI yang disampaikan secara garis Besar  oleh  Widyastuti, “mengenai Pengharmonisasian Perda  bertujuan agar Perda tidak tumpah tindih dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan Mencegah pembatalan Perda  sesuai dengan ketentuan PUUan oleh karena itu diharapkan setiap perancang puu di kanwil selalu meningkatkan kualitas dan kapasitasnya sebagai perancang yang tidak hanya bicara dari aspek teknik penyusunan peraturan tetapi juga perlu menguasasi materi muatan suatu perda”.

 

Saat ini jumlah tenaga fungsional perancang puu di kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur berjumlah 16 tenaga fungsional perancang yang sudah bersertifikat dan diharapkan dapat membantu Pemda Provinsi, Kabupaten/kota dan DPRD di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menciptakan perda-perda berkualitas serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi untuk meminimalisir pembatalan Perda oleh Pemerintah pusat.

 

Rulita Kasi Perencanaan Teknis Fasilitasi Perda dan Kadek Aditya Vermana Perancang PUU membekali peserta dengan materi praktek penyusunan tanggapan Raperda yang sekaligus menjadi sesi penutup kegiatan.