Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (14/6/17) – Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra bersama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen M. Adi Toegarisman beserta jajarannya melaksanakan rapat koordinasi penyusunan RPerpres tentang Tata Laksana Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat dan RPerpres tentang Pengawasan Peredaran Barang Cetakan di Ruang Rapat Lantai 5 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

 

“Persoalan keagamaan dan aliran kepercayaan saat ini sudah berskala nasional sehingga menjadi perhatian kita untuk segera disikapi berangkat dari rumusan peraturan perundang-undangan, melalui rumusan RPerpres ini diharapkan menjadi semangat baru dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan “ ujar JAM Intel.

 

Dalam kesempatan yang sama, pertemuan ini juga membahas RPerpres tentang Pengawasan Peredaran Barang Cetakan. Menanggapi Keberadaan barang cetakan dan tulisan yang beredar di masyarakat dengan adanya putusan MK sedemikian rupa berdampak terhadap kinerja Kejaksaaan Agung dalam melarang dan mengawasi peredaran barang cetakan.

 

“Dengan adanya RPerpres tentang Pengawasan Barang Cetakan ini menjadikan semangat baru bagi Kejaksaan Agung dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang cetakan yang menimbulkan provokasi di masyarakat dan mengancam ideologi berbangsa dan bernegara” tambah JAM Intel

 

Agenda Pembahasan RPerpres tentang Pengawasan Barang Cetakan dan RPerpres Tentang Tata Laksana Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan RPerpres Tentang Pengawasan Peredaran Barang Cetakan melibatkan Kejaksaan Agung, Kementerian Agama, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemendagri, Kemenkominfo, BNPT, BIN, BAIS, Baintelkam Polri, dan Bea Cukai.