Berita/Kegiatan DJPP

Senin (12/6/17) Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Yunan Hilmi memimpin rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Penetapan Barang yang Dilarang dan Barang yang Dibatasi Perdagangannya di Dalam Negeri. Rapat yang berlangsung di ruang Legiprudensi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Menko Perekonomian, Kementerian Kelautan Perikanan, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Sekretaris Kabinet, Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.

 

 

RPerpres ini mengatur sejumlah pokok tentang penetapan barang yang dilarang dan dibatasi perdagangannya di dalam negeri sebagai berikut:

1.       Penetapan barang yang dilarang dan dibatasi perdagangannya di dalam negeri dengan ketentuan bahwa barang tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (R-Perpres Lartas bersifat kompilasi).

2.        Larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diperdagangkan.

3.        Untuk barang yang ditetapkan sebagai barang yang dibatasi perdagangannya, diatur mengenai kewajiban memiliki persyaratan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum barang diperdagangkan, berupa:

a.         pembatasan jumlah/volume barang yang dapat diperdagangkan;

b.       pembatasan pelaku usaha yang dapat memperdagangkan;

c.       pembatasan berdasarkan kondisi dan karakter barang;

d.       pembatasan wilayah perdagangan;

f.       pembatasan konsumen yang dapat membeli/menggunakan/memanfaatkan barang; dan/atau

g.       pembatasan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.         Barang yang Dibatasi Perdagangannya dalam Peraturan Presiden ini tidak termasuk barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib memenuhi standar/persyaratan teknis/mutu, keamanan, khasiat, label, serta petunjuk penggunaan dan jaminan purna jual.

5.       Pengawasan dilakukan oleh Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangannya serta oleh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.