Berita/Kegiatan DJPP

Yunan Hilmi Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II beserta jajarannya menerima perwakilan dari Kementerian Perhubungan pada Senin (12/6/17). Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II tersebut membahas kelanjutan perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penjaga Laut dan Pantai.

 

Perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Jonggung, menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini sebagai pelaksanaan dari UU 17 tahun 2018 tentang Pelayaran yang seharusnya sudah terbentuk paling lambat tiga tahun lalu sejak UU Pelayaran berlaku. RPP ini mencakup dua fungsi yang pertama adalah fungsi komando untuk keselamatan dan keamanan pelayaran dan yang kedua sebagai fungsi koordinasi yang merupakan kewenangan dari Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Awalnya RPP ini masih ada tarik-menarik kepentingan antarlembaga karena seharusnya konsep awal penjagaan laut dan pantai adalah hanya ada satu komando, tetapi dalam perkembangannya RPP ini telah diparaf.

“Perkembangan terakhir dari RPP ini telah mendapatkan paraf dari Kementerian/Lembaga yang terkait” ujar Jonggung.