Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menghadiri rapat Panja RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Rabu (07/06/2017). Dihadiri masing-masing perwakilan tim dari Pemerintah dan Anggota Panja DPR rapat dilangsungkan secara tertutup.

Rapat menghasilkan beberapa kesepakatan. Pasal 28 ayat (1) berikut penambahan frasa “berdasarkan bukti permulaan yang cukup” disepakati oleh Panja, dengan catatan bahwa penggunaan frasa “berdasarkan bukti permulaan yang cukup” tersebut dilengkapi dengan penjelasan berdasarkan Pasal 17 KUHAP.

Panja juga menyepakati ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) dengan perubahan jangka waktu perpanjangan penahanan yang semula 14 (empat belas) hari menjadi 7 (tujuh) hari, sekaligus menugaskan Pemerintah untuk merumuskan penempatan klausul hak terduga teroris "tidak disiksa dan diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia".

Selanjutnya, menunggu konsolidasi lebih lanjut dari pihak Pemerintah, Pasal 25 disepakati untuk ditunda. Rapat Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kembali diagendakan pada 14-16 Juni 2017 mendatang.