Berita/Kegiatan DJPP

Yunan Hilmi Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II membuka sekaligus memimpin rapat yang membahas Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi, serta bagaimana pemanfaatan, perijinan dan pengelolaan terhadap risiko nuklir di Indonesia.

Dalam pertemuan yang dimulai pukul 13.00 diruang 553 Ali Sahid Gedung Sekjen pada Senin (8/5/17) tersebut, menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu penghapusan rumusan pada Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi pada huruf F poin 3(A) mengenai pengembangan lingkup Indonesia nasional single window untuk seluruh kegiatan ekspor dan impor, termasuk di dalamnya zat radio aktif, bahan nuklir atau pelayanan satu atap sejenis, Hal ini dihapuskan karena tidak relevan dengan topik pada angka 3 tersebut, ide penghapusan ini diusulkan dari Ditjen Bea dan Cukai serta disepakati dalam rapat. Poin 3(B) mengenai prakarsa koordinasi Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian terkait untuk Sister Indonesia National Single Window, masih banyak yang perlu diperbaiki dan dibicarakan lagi.

Selanjutnya susunan kalimat pada huruf C butir 3(B) ditambahkan menjadi Penetapan tata cara perijinan industri yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong dari nuklir. Ini merupakan usulan dari Kementerian Perindustrian.