Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Rapat pembahasan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal dilakukan dengan dihadiri Dhahana Putra SH MH Direktur Perancangan Peraturan Perundang Undangan beserta jajarannya, Dr. Drs. Karjono, S.H. M.Hum Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Sigit Deputi Penindakan PPATK, Yunus, Dr. Suhariyono, serta Perwakilan Bank Indonesia (BI).

 

Rapat yang berlangsung di Bogor pada Senin (15/05/2017) mengagendakan pembahasan  Pengaturan mengenai pengecualian pembatasan transaksi uang kartal (Pasal 9 s.d. Pasal 11) dirumuskan ulang sehingga menjadi lebih jelas kegiatan transaksi apa saja yang dikecualikan menurut UU ini. Pengecualian ditetapkan oleh PPATK dengan persetujuan BI.

Disepakati dalam rapat pembagian kewenangan antara PPATK dan BI dalam mengawasi pelaksanaan UU ini. Pembagian kewenangan tersebut didasarkan pada pihak yang diawasi, dimana BI mengawasi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang menggunakan sistem pembayaran, sedangkan PPATK mengawasi pihak di luar PJK yang menggunakan sistem pembayaran.

PPATK berwenang melaksanakan audit terhadap PJK berkoordinasi dengan BI. Kewenangan BI dan PPATK dirinci dan dirumuskan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 RUU sehingga tidak membutuhkan peraturan pelaksanaan.

 

Pada rapat, RUU ini juga dinyatakan selesai dan akan segera ditindaklanjuti prosesnya oleh Dir. Perancangan.