Berita/Kegiatan DJPP

Kamis (4/05/2017) – Direktur Litigasi Ninik Hariwanti, SH., LL.M bersama Mulyanto, SH., MH, Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Kesra, dan Tony Prayogo, SH., Kasi Bidang Kesra menghadiri sidang pemeriksaan perkara 5/PUU-XV/2017 pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Mahkamah Konstitusi sebagai Wakil Pemerintah.

Turut hadir wakil pemerintah lainnya dalam sidang tersebut Prof. DR. H. Achmad Gunaryo, M.Soe.Sc. Kepala Biro Hukum dan KLN Kementerian Agama. Pembacaan Keterangan Presiden dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Prof. DR. H. Nur Syam, M.Si.

Pengujian Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimohonkan oleh Paustinus Siburian, SH., MH (Advokat), yang tidak setuju adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) dengan alasan merugikan hak konstitusionalnya membatasi akses terhadap produk dan berlaku tidak hanya untuk masyarakat muslim tetapi “dipaksakan berlaku” untuk nonmuslim sehingga dirasa tidak adil, diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28 E, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Dengan adanya ketentuan kewajiban untuk mendapat sertifikat halal menimbulkan konsekuensi biaya yang ditanggung pelaku usaha yang pada akhirnya menjadi beban bagi konsumen. Selanjutnya dikatakan kriteria haram menurut UU JPH telah membatasi pemohon yang tidak mempunyai batasan halal dan atau tidak halal.

Terhadap anggapan Pemohon, Pemerintah memberi keterangan Presiden yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, yang menyatakan bahwa bagi umat Islam, mengkonsumsi atau menggunakan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologis dan rekayasa genetik dan/atau produk lainnya, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik akan tetapi ada tujuan lain yang lebih utama yaitu ibadah dan bukti ketaatan kepada Allah SWT dengan cara menegakkan ajaran agama melalui pengungkapan Maqasid Al Syariah (tujuan- tujuan yang dicapai dari suatu penetapan hukum) Al Quran dan Hadist sebagai sumber hukum umat Islam telah jelas dan terang menetapkan bahwa ada makanan, minuman, obat dan kosmetik yang halal dikonsumsi atau digunakan termasuk produk kimia biologis dan termasuk produk kimia biologis dan rekayasa genetik dan/atau produk lainnya yang dapat menimbulkan keraguan mengenai halal-haramnya.

Selanjutnya UU JPH tidak membeda-bedakan masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, bagi masyarakat non-muslim dapat menggunakan produk yang bersertifikat halal dan tetap dapat mengakses produk non-halal yang diberi label non-halal sebagai pilihan bagi kaum muslimin untuk tidak mengkonsumsinya. Masyarakat muslim dengan adanya UU JPH mendapat jaminan kehalalan untuk suatu produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Sidang akan dilanjutkan tanggal 18 Mei 2017 untuk mendengar pihak terkait.