Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Bertempat di Ruang Rapat 556 Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Subdit Harmonisasi Bidang Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan Rapat Tim Kecil Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang Undang tentang PSDN (Pengelolaan Sumber Daya Nasional) untuk Pertahanan Negara, Selasa (9/5/2017).

Rapat yang dipimpin Bapak Hernadi, S.H., M.H., Kasubdit HPP Bidang Pertahanan dan Keamanan  turut dihadiri pejabat perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Mabes TNI.

Materi muatan RUU yang dibahas dan disepakati dalam rapat tersebut antara lain mengenai:

1. Pengintegrasian materi pembinaan kesadaran bela negara kedalam sistem pendidikan nasional, termasuk juga unsur peserta didik (Resimen Mahasiswa) dan tenaga kependidikan yang akan menjadi obyek pembinaan bela negara;

2. Pembinaan kesadaran bela negara akan diselenggarakan pada lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan;

3. Jaminan keberlanjutan pekerjaan bagi para aparatur sipil negara dan pekerja/buruh yang akan mengikuti program pembentukan komponen cadangan telah sesuai dengan norma dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Substansi pengembalian komponen pendukung yang telah digunakan pasca mobilisasi disepakati untuk disesuaikan juga dengan pola pengembalian komponen cadangan pasca mobilisasi;

5. Pembinaan unsur komponen cadangan yang berupa sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional dilaksanakan oleh pemilik masing-masing dibawah supervisi Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas fungsinya.

Agenda rapat selanjutnya yaitu rapat pleno akhir yang direncakan akan diselenggarakan pada minggu ketiga bulan Mei 2017.